Banyuwangi//NusantaraTimes.Online -Rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS/3R) kembali menjadi sorotan publik. Seorang Warga Sobo, Ari Bagus Pranata, menyatakan dukungannya terhadap program pengelolaan sampah tersebut, namun mengkritisi penentuan lokasi pembangunan yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan sosial baru.
Ari menegaskan, pengelolaan sampah berbasis TPS/3R memang merupakan kebutuhan mendesak dalam menjawab persoalan lingkungan. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek pembangunan fisik, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar.
“Pembangunan TPS/3R memang penting, tetapi jangan sampai mengorbankan kenyamanan dan kesehatan warga. Pikir jangka panjangnya, dampak sosial harus benar-benar dipertimbangkan,” tegasnya.
Menurut Ari, pembangunan fasilitas pengolahan sampah yang terlalu dekat dengan permukiman warga berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan, mulai dari bau tidak sedap, potensi pencemaran, hingga konflik horizontal di tengah masyarakat.
Ia menilai, pemerintah seharusnya tidak memaksakan pembangunan apabila mendapat penolakan dari masyarakat sekitar. Sikap memaksakan proyek dinilai justru dapat memperkeruh situasi serta mencederai prinsip partisipasi publik dalam pembangunan daerah.
“Jika masyarakat sekitar menolak, seharusnya itu menjadi alarm bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi, bukan malah dipaksakan. Aspirasi masyarakat harus dihargai, jangan sampai kebijakan diambil secara gegabah,” ujar Ari.
Lebih lanjut, Ari juga menyoroti kemungkinan adanya alternatif lokasi yang dinilai lebih representatif. Ia menyebut, apabila terdapat lahan milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang berada jauh dari permukiman warga, seperti di wilayah Sobo, maka opsi tersebut patut dikaji secara serius.
Menurutnya, pemanfaatan lahan yang relatif jauh dari pemukiman tidak hanya berpotensi meminimalisir konflik sosial, tetapi juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merancang kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan perlindungan masyarakat.
Ari menegaskan bahwa pembangunan fasilitas pengelolaan sampah seharusnya dilakukan melalui kajian ilmiah yang transparan, pelibatan masyarakat secara aktif, serta mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan kesehatan secara menyeluruh.
“Program lingkungan jangan sampai justru menimbulkan masalah lingkungan dan sosial baru. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang bijak, terbuka, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.
