Banyuwangi//NusantaraTimes.Online -Rencana pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS/3R) kembali menuai penolakan dari masyarakat. Penolakan ini seharusnya tidak dianggap sebagai hambatan pembangunan, melainkan sebagai peringatan serius bahwa ada yang keliru dalam cara pemerintah menentukan kebijakan, khususnya terkait lokasi.
Jika TPS/3R memang dianggap penting, strategis, dan aman bagi lingkungan, maka seharusnya fasilitas tersebut dibangun di pusat pemerintahan saja di kawasan Pendopo atau lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Banyuwangi yang masih memiliki lahan kosong, terutama di bagian belakang. Di sana, pemerintah bisa membuktikan secara langsung bahwa TPS/3R benar-benar ramah lingkungan, tidak menimbulkan bau, tidak mencemari udara, dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.
Dan TPS/3R Songgon beberapa waktu lalu, lahan pemerintah dimanfaatkan untuk kegiatan resmi seperti pelantikan pejabat dan agenda pemerintahan lainnya. Jika lahan tersebut layak untuk aktivitas penting pemerintahan, mengapa tidak layak pula untuk TPS/3R?
Pertanyaannya sederhana: mengapa TPS/3R justru ditempatkan dekat dengan permukiman rakyat, sementara lahan pemerintah yang luas dan strategis tidak diprioritaskan?
Ketika rakyat dan masyarakat secara terbuka menyatakan penolakan, pemerintah seharusnya berhenti dan bercermin. Apakah kebijakan ini benar-benar untuk kepentingan publik, atau justru memindahkan potensi masalah ke lingkungan warga? Pemerintah tidak bisa dan tidak boleh memaksakan program, seolah-olah suara rakyat tidak memiliki arti.
Kalau masyarakat sudah menolak, pemerintah mau apa? Mau dipaksakan? Tentu tidak bisa. Dalam negara demokratis, penolakan warga adalah bagian sah dari partisipasi publik, bukan gangguan yang harus disingkirkan.
Pembangunan tidak boleh berjalan dengan logika “yang penting proyek jalan”. Pembangunan harus berjalan dengan persetujuan sosial, kajian yang transparan, dan keberanian pemerintah untuk menempatkan risiko di wilayahnya sendiri, bukan di halaman rumah rakyat.
Jika TPS/3R memang solusi, buktikan di Pendopo atau Pemda.
Jangan jadikan rakyat sebagai pihak yang pertama kali menanggung dampaknya.
