Banyuwangi – NusntaraTimes.Online | Pembangunan Masjid di lingkungan Pemerintah Daerah Banyuwangi kembali menyingkap krisis yang lebih dalam dari sekadar keterlambatan proyek. Di tengah klaim bahwa masjid tersebut dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), publik justru disuguhi narasi adanya bantuan CSR dari pihak yang disebut sebagai “hamba Allah”.
Bagi Aktivis Filsafat Logika Berpikir, Raden Teguh Firmansyah, situasi ini bukan lagi persoalan teknis, melainkan kegagalan cara berpikir penguasa dalam memahami amanah rakyat dan makna ibadah.
“Masjid itu simbol iman. APBD itu amanah rakyat. Ketika masjid Pemda masih mengandalkan CSR, maka yang patut dipertanyakan bukan hanya anggarannya, tapi akal dan nurani para pemegang kekuasaan,” tegasnya. Senin. 5/1/26. Diacara ngopi bareng bersama awak Media di salah satu angkringan di Banyuwangi.
Raden Teguh secara terbuka mempertanyakan ke mana arah pikiran dan iman para pejabat tertinggi daerah, Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda, yang dikenal sebagai pemeluk agama, namun membiarkan logika pembangunan rumah ibadah berjalan secara janggal.
“Masjid yang dibiayai APBD masih menerima bantuan CSR. Lalu apa fungsi APBD? Apakah anggaran itu hanya cukup untuk pencitraan, tapi tidak cukup untuk menyelesaikan tempat sujud?” katanya.
Ia menilai, bila pola ini dianggap normal, maka secara rasional rakyat Banyuwangi berhak bertanya dan menuntut hak yang sama, bolehkah masyarakat menggalang donasi untuk menutup proyek pemerintah yang sudah dianggarkan?
“Kalau rakyat boleh patungan, maka patut diduga ada yang sedang berfantasi menikmati APBD, sementara masjid dijadikan dalih moral di ruang publik,” ujarnya.
Raden Teguh menegaskan, ini tidak menuduh secara langsung, tetapi mengajak publik membaca gejala, ketika simbol agama dipertontonkan, tetapi tanggung jawab anggaran justru kabur.
“Dalam logika iman, masjid dibangun dengan kejujuran. Dalam logika kekuasaan yang busuk, masjid cukup dijadikan panggung. Inilah yang harus dibongkar,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa iman tidak diukur dari klaim religius para pejabat, melainkan dari keberanian bersikap jujur terhadap uang rakyat.
“Jika pembangunan masjid saja harus ditolong ‘hamba Allah’, maka pertanyaannya sederhana, apakah para pengelola APBD sudah berhenti menjadi hamba amanah, dan berubah menjadi hamba kepentingan?” tutupnya.
Raden Teguh mendesak adanya penjelasan terbuka dan transparan kepada publik, berapa anggaran masjid dari APBD, sudah sejauh mana digunakan, dan mengapa rumah ibadah pemerintah harus diselamatkan oleh bantuan di luar anggaran resmi.
