Banyuwangi – Nusantara Times.Online | Aktivis Filsafat Logika Berpikir, Raden Teguh Firmansyah, melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi terkait pembangunan TPS3R Sobo yang dinilai lebih banyak berisi klaim normatif ketimbang kejujuran empiris.
Menurut Raden Teguh, penegasan bahwa TPS3R “tidak menimbulkan bau”, “tidak ada keluhan warga”, dan “dikelola sesuai SOP” adalah narasi administratif yang miskin pembuktian publik. Rabu. 4 Februari 2026. Di Perumahan Adimas Sobo.
“Dalam logika berpikir, pernyataan tanpa data terbuka bukanlah fakta, melainkan sugesti kekuasaan,” tegasnya.
Ia menilai, perbandingan terus-menerus antara TPS3R dan TPA justru menjadi pengalihan isu. Substansi persoalannya bukan soal istilah, melainkan dampak nyata terhadap lingkungan dan sosial warga sekitar.
“Rakyat tidak hidup dari definisi, tapi dari pengalaman. Bau, kebisingan, residu, dan lalu lintas sampah adalah fakta lapangan, bukan teori di ruang rapat,” kata Raden Teguh dengan nada keras.
Raden Teguh juga mengkritik penggunaan penghargaan Adipura dan plakat nasional sebagai legitimasi moral proyek.
“Prestasi simbolik tidak otomatis menghapus potensi kegagalan di lapangan. Menggunakan penghargaan sebagai tameng kritik adalah bentuk arogansi kebijakan,” ujarnya.
Ia mempertanyakan klaim “tidak ada keluhan warga” yang disampaikan DLH. Menurutnya, klaim tersebut harus dibuktikan dengan mekanisme pengaduan publik yang transparan, audit lingkungan independen, serta keterlibatan warga sejak tahap perencanaan, bukan sekadar sosialisasi sepihak.
“Jika suara warga absen, itu bukan berarti warga setuju. Bisa jadi mereka tidak diberi ruang,” tambahnya.
Lebih jauh, Raden Teguh menegaskan bahwa pembangunan TPS3R di dekat permukiman tanpa persetujuan sosial yang kuat berpotensi menciptakan konflik laten.
“Kebijakan yang memaksa logika birokrasi di atas logika rakyat adalah bibit ketidakadilan ekologis,” ujarnya.
Ia menutup kritiknya dengan pernyataan tajam. “Pengelolaan sampah bukan soal teknologi dan SOP semata, tapi soal etika kekuasaan. Selama pemerintah lebih sibuk membela proyek daripada mendengar rakyat, maka TPS3R berisiko berubah dari solusi lingkungan menjadi monumen kegagalan logika berpikir.” (red)
