Banyuwangi — Nusantara Times.Online | Pemerhati lingkungan asal Banyuwangi, Amir Ma’ruf Khan, yang dikenal sebagai Raja Angkata, menyampaikan kritik keras terkait aktivitas pertambangan emas di kawasan Gunung Tumpang Pitu yang dikelola oleh PT Bumi Suksesindo (PT BSI). Ia menilai kerusakan hutan dan ekosistem laut di wilayah tersebut semakin meluas dan perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah pusat.
Dalam pernyataannya, Amir menyebut bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini berkaitan dengan proses perizinan pertambangan pada masa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012. Ia berpendapat bahwa penerbitan izin operasi produksi mengacu pada UU No. 4/2009 tentang Minerba Pasal 37, namun menurutnya sejumlah ketentuan lain dalam undang-undang tersebut serta aturan kehutanan tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
Amir juga menyoroti penerbitan tiga Surat Keputusan Bupati terkait izin bagi PT BSI—masing-masing seluas 4.997 ha, 6.623,45 ha, dan 11.210 ha—yang menurutnya berada di kawasan hutan dan semestinya diatur melalui Peraturan Daerah khusus sesuai amanat Pasal 8 UU Minerba. Ia menyatakan bahwa ketiadaan perda tersebut serta proses AMDAL yang terbit pada tahun 2014 telah membuka ruang terjadinya kerusakan hutan yang ia nilai “meluas dan sangat serius”.
Lebih jauh, Amir menilai proses pengawasan lingkungan dan penegakan hukum belum optimal. Ia menyoroti perlunya evaluasi terhadap mekanisme kompensasi lahan serta pengawasan lintas kementerian dalam mengelola kawasan hutan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan.
Atas dasar itu, Amir meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (PKH) atau memerintahkan aparat terkait untuk melakukan investigasi langsung di lapangan. Ia meyakini langkah pemerintah pusat sangat penting untuk menghentikan potensi kerusakan lanjutan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Saya berharap Presiden dapat memastikan sendiri kebenaran yang terjadi di Banyuwangi dan menghentikan berbagai praktik yang merugikan lingkungan hidup,” ujar Amir. (Tim)
