Banyuwangi//NusantaraTimes.Online -Banyuwangi sedang menghadapi tantangan serius terkait praktik tambang diduga ilegal yang berpotensi merusak lingkungan, merugikan masyarakat, dan mengancam keselamatan publik. Meskipun isu ini kerap muncul di media, langkah nyata dari aparat penegak hukum masih terasa lamban.
“Sudah saatnya Kapolresta Banyuwangi, Kombes Rofiq, menunjukkan ketegasan dalam menindak praktik-praktik yang melanggar hukum ini,”ujar, Aktifis Muda Asal Banyuwangi, Ari Bagus Pranata Minggu (25/01/2026).
Menurut Ari, Tambang ilegal bukan sekadar persoalan administrasi atau izin. Aktivitas ini berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang luas, memperparah kerusakan jalan akibat truk tambang yang melintas, dan mengancam keselamatan warga di sekitar lokasi. Oleh karena itu, pengawasan dan tindakan tegas aparat kepolisian menjadi kunci untuk mencegah kerugian lebih lanjut.
Masyarakat juga berhak mendapatkan kepastian hukum. Informasi mengenai perizinan tambang harus transparan, dan setiap pelanggaran harus diusut tanpa pandang bulu. Jika praktik tambang ilegal dibiarkan, negara seolah kalah oleh pembiaran, sementara masyarakat menanggung risiko.
Kapolresta Banyuwangi memiliki kewenangan dan tanggung jawab moral untuk memastikan hukum ditegakkan. Penegakan hukum yang tegas akan menjadi sinyal jelas bagi pelaku usaha tambang: bahwa ilegalitas tidak akan ditoleransi. Lebih dari itu, tindakan nyata akan membangun kepercayaan publik bahwa keselamatan dan kesejahteraan warga adalah prioritas aparat kepolisian.
Kini saatnya Polresta Banyuwangi mengambil langkah konkret: menindak tambang ilegal, memeriksa perizinan yang bermasalah, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
“Jangan biarkan isu ini hanya menjadi perbincangan di media hukum harus berbicara, dan negara harus hadir secara nyata,”pungkasnya.
